Kapolri Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Premanisme
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap praktik premanisme di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Kapolri dalam rangka memperkuat komitmen institusinya dalam memberantas segala bentuk kekerasan dan ketidakaturan yang dilakukan oleh preman atau kelompok masyarakat yang merugikan orang lain.
Premanisme selama ini menjadi salah satu permasalahan yang cukup kompleks dan berulang di berbagai daerah di Indonesia. Mereka sering kali terlibat dalam aksi kekerasan, pemerasan, hingga penguasaan wilayah tertentu tanpa izin resmi. Praktik ini tidak hanya mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga menimbulkan ketakutan dan ketidaknyamanan bagi warga sipil. Oleh karena itu, langkah tegas dari aparat penegak hukum menjadi keharusan untuk menciptakan rasa aman dan keadilan di tengah masyarakat.
Kapolri menegaskan bahwa seluruh jajaran kepolisian akan melakukan penertiban secara menyeluruh terhadap kelompok preman dan oknum yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan operasi secara intensif dan berkelanjutan, termasuk patroli secara rutin, penertiban tempat-tempat yang diduga menjadi pusat aktivitas preman, serta penindakan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan. Tidak hanya itu, Kapolri pun menegaskan bahwa masyarakat pun diharapkan turut berperan aktif melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan atau tindakan premanisme kepada aparat kepolisian.
“Kami tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi premanisme. Toleransi terhadap aksi-aksi tersebut harus dihapuskan karena merugikan masyarakat dan mengancam keamanan nasional,” ujar Kapolri dalam konferensi pers di Mabes Polri. Ia menambahkan bahwa keberhasilan memberantas premanisme sangat bergantung pada sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, serta masyarakat sendiri.
Dalam upaya memberantas premanisme, Polri juga menguatkan kolaborasi dengan aparat penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan Pengadilan agar penindakan terhadap pelaku premanisme bisa dilakukan secara tegas dan berkeadilan. Selain itu, program-program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi di daerah-daerah rawan premanisme juga akan digalakkan agar mereka tidak lagi bergantung pada aktivitas ilegal yang merugikan.
Kapolri mengingatkan bahwa premanisme tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga berkontribusi terhadap ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, memberantas premanisme harus menjadi prioritas utama dalam agenda penegakan hukum dan pembangunan nasional. Ia menegaskan bahwa seluruh aparat kepolisian akan terus bekerja keras dan tidak akan berhenti hingga premanisme benar-benar hilang dari bumi Indonesia.
Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan berperan aktif dan tidak takut melaporkan setiap kejadian yang merugikan. Melalui kerja sama yang baik antara aparat dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat mencapai kondisi yang lebih aman, tertib, dan bebas dari praktik premanisme yang selama ini menjadi momok bagi banyak warga.
Dengan komitmen tegas dari Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian, diharapkan praktik premanisme dapat dikendalikan dan dihapuskan secara perlahan. Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada dan selalu menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Semoga langkah-langkah ini dapat memberikan efek jera dan membangun Indonesia yang lebih aman, damai, dan sejahtera.