Puan Minta MoU TNI-Kejari Tak Menimbulkan Fitnah: Harus Dijelaskan!
Jakarta, 27 April 2024 — Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menegaskan pentingnya transparansi dan kejelasan terkait penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kejaksaan Agung (Kejari). Ia mengingatkan bahwa setiap langkah yang diambil harus mampu memperkuat sinergi penegakan hukum dan pertahanan negara, bukan malah menimbulkan fitnah di masyarakat.
Dalam keterangan resminya hari ini, Puan menyatakan bahwa MoU tersebut harus dijelaskan secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan persepsi negatif dan fitnah yang dapat merusak citra institusi dan kepercayaan masyarakat. Ia menilai bahwa ketidakjelasan dalam penjelasan awal membuat publik menjadi cemas dan berprasangka buruk terhadap langkah tersebut.
“Sebagai lembaga legislatif, kami mengingatkan agar semua pihak yang terlibat dalam penandatanganan MoU ini mampu memberikan penjelasan yang lengkap dan transparan. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk menyebarkan informasi yang belum pasti, yang akhirnya menimbulkan fitnah dan keresahan di masyarakat,” ujar Puan.
Puan juga menekankan bahwa sinergi antara TNI dan Kejari sangat penting dalam rangka mendukung penegakan hukum dan pertahanan negara. Namun, sinergi tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menambahkan, “Kami mendukung langkah-langkah strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara, tetapi harus dilakukan dengan prosedur yang jelas dan tidak menimbulkan spekulasi yang merugikan.”
Selain itu, Puan meminta agar pihak terkait memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai isi dan tujuan dari MoU tersebut. Ia mengingatkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah dan institusi terkait.
“Jangan sampai MoU ini dipandang sebelah mata atau disalahartikan karena kurangnya penjelasan dari pihak yang berwenang. Transparansi adalah kunci utama agar publik percaya dan tidak mudah terprovokasi oleh hoaks atau berita tidak benar,” tegasnya.
Dalam konteks ini, Puan juga mengingatkan pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang benar dan berimbang. Ia berharap media dapat menjadi mitra dalam menyebarkan informasi yang faktual dan tidak menimbulkan ketakutan atau salah persepsi di masyarakat.
Sebagai penutup, Puan mengajak semua pihak untuk menjaga komunikasi yang baik dan melakukan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul fitnah yang merugikan. Ia menegaskan bahwa koordinasi dan sinergi antar lembaga harus selalu didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan demi kebaikan bangsa dan negara.
“Keamanan dan penegakan hukum adalah tanggung jawab bersama. Mari kita jaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan penjelasan yang jernih dan terbuka terkait setiap langkah strategis yang diambil,” tutup Puan.
Dengan demikian, diharapkan seluruh pihak terkait dapat memberikan penjelasan yang lengkap dan transparan mengenai MoU TNI-Kejari agar tidak menimbulkan fitnah dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Keterbukaan ini menjadi kunci utama dalam membangun harmoni dan keberhasilan dalam penegakan hukum serta pertahanan negara.